KARAWANG — Sebanyak 2.251 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 290 desa di Kabupaten Karawang resmi dilantik untuk masa jabatan 2026-2034.
Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut dipimpin Bupati Karawang Aep Saepuloh. Dalam kesempatan itu, Aep meminta seluruh anggota BPD yang baru dilantik menjalankan tugas secara aktif, terutama dalam menyerap aspirasi masyarakat serta mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.
Menurut Aep, BPD memiliki posisi penting dalam proses musyawarah desa. Karena itu, keberadaan BPD tidak hanya sebatas menjalankan fungsi kelembagaan, tetapi juga harus mampu menjadi mitra pemerintah desa dalam membahas berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Mudah-mudahan di masa kepemimpinan ini BPD memiliki peran sentral aktif bagaimana memusyawarahkan setiap kebijakan yang ada di desa masing-masing, serta bersinergi memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Aep. (Senin, 5/10/2026)
Selain menjalankan fungsi sesuai ketentuan, Aep juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran desa.
Ia berharap anggota BPD dapat ikut memastikan berbagai program pembangunan berjalan transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Aep juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan di antara anggota BPD maupun membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah desa. Menurutnya, soliditas menjadi salah satu modal penting agar aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan secara optimal.
“Yang paling penting kekompakan dan soliditas. Dengan begitu, keinginan dan aspirasi masyarakat bisa kita layani dengan lebih baik,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang, M. Saepuloh, mengatakan seluruh rangkaian pelantikan dan pengambilan sumpah anggota BPD berlangsung dengan lancar.
Ia menyebut 2.251 anggota BPD dari 290 desa telah resmi menjalankan amanah untuk periode 2026-2034.
Setelah pelantikan, Saepuloh meminta masing-masing BPD segera menggelar rapat internal untuk menetapkan kelengkapan organisasi dan kepengurusan.
“Harapan saya setelah pelantikan ini, para BPD langsung melaksanakan rapat pertama untuk menentukan kelengkapan anggota BPD-nya,” ujar Saepuloh.
Menurut dia, pembentukan kelengkapan dan kepengurusan tersebut diperlukan agar BPD dapat segera menjalankan tugas serta fungsi kelembagaannya di masing-masing desa.
DPMD Karawang juga meminta perhatian khusus dari BPD di desa-desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). BPD diharapkan turut mendukung persiapan dan tahapan pelaksanaan Pilkades agar dapat berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
“Untuk desa-desa yang kebetulan BPD-nya, desa tersebut melaksanakan Pilkades, saya juga mohon bantuan teman-teman biar cepat mempersiapkan untuk kesuksesan Pilkades,” katanya.
Dengan dilantiknya ribuan anggota BPD tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang berharap fungsi representasi, musyawarah dan pengawasan di tingkat desa semakin kuat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa dapat berjalan lebih transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
