KARAWANG | KOTABARU | jendelakita.Click | – Badan Usaha Milik Desa Citra Mandiri Desa Cikampek Utara ramai jadi perbincangan warga. Pasalnya, unit usaha BUMDes yang digadang-gadang bergerak di bidang layanan WiFi desa, air minum kemasan, hingga ternak ayam petelur belum juga menggelar Musyawarah Desa Pertanggungjawaban untuk tahun buku 2023 dan 2024.
Berdasarkan papan informasi di Kantor Desa dan penuturan warga, BUMDes Citra Mandiri disebut memiliki beberapa unit usaha. “Katanya ada WiFi buat warga, terus mau produksi air mineral, sama kandang ayam petelur.Programnya bagus-bagus,” ujar SY (45), warga Dusun Sukasenang saat ditemui, Jumat (18/4/2026).
Warga lain, RM (32), mengaku sempat mendaftar WiFi BUMDes. Ayam petelurnya juga nggak kedengeran lagi kabarnya,” katanya.
Ketua BPD Cikampek Utara, saat dikonfirmasi membenarkan Laporan Pertanggungjawaban BUMDes tahun 2023 dan 2024 belum dibahas dalam Musdes. “Memang belum. Kita sudah komunikasi ke Pemdes dan Dirut BUMDes. Jawabannya nanti akan diagendakan Musdes,” ujarnya Sabtu (19/4/2026).
Saat ditanya kapan agenda Musdes digelar, menyebut belum ada tanggal pasti. “Katanya tunggu kesiapan laporan dari Dirut. Kita di BPD sudah dorong dari akhir 2024,” tambahnya.
Kondisi ini memicu pertanyaan dari tokoh masyarakat. Salah satu tokoh Dusun, H. MS meminta Pemdes dan BPD tegas. “Musdes pertanggungjawaban itu amanat PP 11/2021. Kalau dari 2023 nggak LPJ, terus gimana warga mau percaya? Jangan janji-janji terus. Tahun ini sudah 2026,” tegasnya.
MS khawatir penundaan LPJ akan menimbulkan spekulasi liar. “Warga di warung udah pada ngomong: ‘Ada apa ini kok ditunda-tunda?’ Saya nggak nuduh, tapi keterbukaan itu penting. Apalagi modalnya dari uang desa,” imbuhnya.
Hingga berita ini diturunkan, Direktur BUMDes Citra Mandiri belum berhasil dimintai keterangan. Saat didatangi ke kantor BUMDes pada Jumat (18/4/2026), kantor dalam kondisi tutup.
Sementara itu, Kepala Desa Cikampek Utara, Umar, belum memberikan pernyataan resmi. “Nanti kita agendakan Musdes. Kita lagi sinkronkan data dulu dengan pengawas,” jawabnya singkat.
Pengamat Pemerintahan Desa Dr. NR. Icang Rahardian, S.H., M.H., S.Ak.. menjelaskan Musdes Pertanggungjawaban BUMDes bukan sekadar formalitas. “Di forum itu laporan diterima atau ditolak. Kalau ditolak, konsekuensinya bisa evaluasi sampai pemberhentian Direktur, Pengurus, dan Pengawas. Semua diatur PP 11/2021 dan Perbup Karawang 42/2020,” jelasnya.
Ia menambahkan, penundaan berlarut-larut justru berisiko. “Kalau ditumpuk 2023, 2024, 2025 dibahas sekaligus, Musdes-nya rawan chaos. Karena beban pertanggungjawabannya berat. Makanya idealnya tiap tahun,” kata dia.
Warga berharap Pemdes segera menggelar Musdes LPJ BUMDes agar tidak ada prasangka. “Kita mah nggak mau suudzon. Program WiFi, air minum, ayam petelur itu bagus kalau jalan. Tapi tolong transparan. Untung-rugi dibuka aja di Musdes,” pinta SY.
Hingga kini, warga masih menunggu kepastian jadwal Musyawarah Desa Pertanggungjawaban BUMDes Citra Mandiri dari Pemerintah Desa Cikampek Utara.
( M D )
