JAKARTA | JENDELAKITA.CLICK | Ketua Umum DPP ASPHRI (Asosiasi Praktisi Human Resource Indonesia), Dr. Yosminaldi, SH, MM, bersama jajaran Pengurus teras DPP ASPHRI, dijadwalkan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi resmi dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II ASPHRI yang telah digelar pada 28 Juni 2025 lalu di Cikarang kab. Bekasi.
Audiensi ini juga akan dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina ASPHRI Prof Dr. Bomer Pasaribu dan Ketua Dewan Pengarah Dr. B. Woerjono, sebagai bentuk keseriusan organisasi ini dalam mendorong penguatan peran Praktisi HRD dalam ekosistem ketenagakerjaan nasional.
ASPHRI Sampaikan Hasil Rakernas II ke Menaker RI
Menurut Ketua Umum ASPHRI, audiensi ini merupakan konsekwensi logis dari kehadiran langsung Menteri Ketenagakerjaan RI dalam membuka Rakernas II ASPHRI beberapa waktu lalu di Cikarang Kab Bekasi.
“Kami ingin menyampaikan secara langsung kepada Menteri Ketenagakerjaan, terkait hasil rekomendasi Rakernas II ASPHRI, yang mencerminkan suara, kebutuhan, dan aspirasi para Praktisi HRD dari seluruh Indonesia,” ujar Dr. Yosminaldi yang juga Dosen dan Konsultan MSDM & Hubungan Industrial tersebut dalam keterangan resminya, Selasa (15/7/2025).
Direncanakan dalam pertemuan tersebut, ASPHRI akan menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, termasuk:
1. Usulan peningkatan kompetensi dan sertifikasi praktisi HRD di berbagai sektor
2. Peningkatan kapasitas SDM ketenagakerjaan berbasis industri 4.0 & 5.0
3. Kolaborasi konstruktif antara dunia usaha, akademisi, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan produktif
4. Kepesertaan aktif Perwakilan Praktisi HRD dalam Forum Tripartit Plus atau Pentapartit, dimana ASPHRI mengusulkan penambahan Praktisi HRD dan Akademisi dalam Forum Komunikasi dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara makro
Ketum ASPHRI juga menegaskan bahwa asosiasi yang dipimpinnya bukan hanya organisasi profesi, tetapi menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional yang lebih komprehensif dan holistik.
“Praktisi HRD bukan hanya berfungsi dan berperan sebagai pengelola administrasi dan manajemen SDM di perusahaan, tapi yang paling strategis adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga dan merawat ekosistem hubungan industrial yang kondusif. Maka dari itu, kami meminta pemerintah untuk bisa mendengar, mempertimbangkan, dan merealisasikan hasil rekomendasi Rakernas ini,” tegas Yosminaldi yang sudah malang melintang di bidang HRD selama lebih dari 30 tahun tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan ASPHRI dalam penyusunan dan pembuatan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif dan berpihak pada keharmonisan hubungan kerja secara mikro dan makro.
ASPHRI Dorong Peran Praktisi HRD dalam Transformasi SDM Nasional
Dalam konteks transformasi ketenagakerjaan nasional, ASPHRI menyatakan kesiapan untuk:
1. Menjadi mitra strategis dalam program pelatihan vokasi dan link-and-match tenaga kerja dengan dunia industri
2. Memberikan masukan terkait penyusunan regulasi ketenagakerjaan
3. Mendorong dialog sosial yang sehat dan produktif antara pekerja dan pengusaha
“Sudah saatnya Praktisi HRD diberi ruang lebih luas dalam menyampaikan pandangan profesionalnya di meja kebijakan dan keputusan ketenagakerjaan secara nasional. ASPHRI hadir untuk memastikan hal itu terwujud secara faktual dan benefisial” tambah Dr. Yosminaldi.
Tentang ASPHRI
ASPHRI adalah organisasi yang menaungi ribuan Praktisi sumber daya manusia (SDM) di berbagai sektor industri, dengan fokus pada penguatan kapasitas, kompetensi, serta partisipasi aktif dalam ekosistem ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang sehat.
Rakernas II ASPHRI 2025 menjadi momentum penting yang merefleksikan konsolidasi nasional para Praktisi HRD, dan diharapkan audiensi ini akan membuka pintu dialog yang konstruktif antara ASPHRI dan Pemerintah, khususnya Kemnaker RI sebagai “leading sector” ketenagakerjaan Indonesia. (red)
