KARAWANG | JENDELAKITA.CLICK -Dugaan praktik jual beli proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang kembali menjadi sorotan tajam. Api polemik kian menyala setelah pernyataan kontroversial Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA), Aris Purwanto, memicu gelombang reaksi keras dari publik dan kalangan pemerhati kebijakan.
Di barisan terdepan kritik, Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian (Askun), menuding Aris mencoba mencari pembenaran setelah terlanjur membuat gaduh.
Kontroversi bermula ketika Aris dalam sebuah wawancara media menyebut adanya “faktor eks” dan “lingkaran” yang membuat dirinya tak berdaya menghadapi dugaan jual beli proyek di tubuh dinas tersebut.
Pernyataan itu langsung memantik amarah publik dan menghidupkan kembali isu klasik “lingkaran setan” di PUPR—di mana kualitas proyek kerap tergerus karena adanya setoran fee dari pemborong kepada oknum pejabat.
Beberapa hari kemudian, Aris mencoba meluruskan ucapannya. Ia mengklaim istilah “lingkaran” yang dimaksud bukan soal praktik kotor, melainkan konsep Pentahelix—sinergi antara pemerintah, akademisi, pengusaha, masyarakat, dan media.
Ia juga menegaskan tidak ada jual beli proyek sejak dirinya menjabat pada tahun 2024. Namun, klarifikasi itu justru menimbulkan tanda tanya baru.
Saat kembali dicecar wartawan mengenai isu setoran fee proyek, Aris tampak gugup dan memberikan jawaban ganjil.
“Saya tegaskan, tidak ada jual beli proyek,” ujarnya. Namun sesaat kemudian ia tersenyum dan menambahkan singkat, “Kalau soal setoran-setoran, saya tidak berani jawab.”
Reaksi tersebut menuai kritik tajam. Askun menyebut pernyataan Aris tidak pantas diucapkan oleh pejabat sekelas kepala bidang, apalagi bergelar doktor dan akademisi.
“Katanya akademisi, doktor pula! Tapi bicara ke wartawan malah ngawur seperti itu. Apa hubungan istilah lingkaran dengan Pentahelix? Itu jelas keceplosan!” sindir Askun dengan nada tinggi.
Menurutnya, publik tidak membutuhkan pembenaran yang berbelit-belit, melainkan kebenaran yang transparan.
“Jangan mencari alasan. Publik butuh kejujuran, bukan pembenaran,” tegasnya.
Askun pun mendesak Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, untuk segera mengevaluasi kinerja Kabid SDA tersebut.
Ia menilai Bidang SDA PUPR Karawang berulang kali menjadi sorotan media karena dugaan praktik setoran fee yang tak kunjung tuntas.
Lebih jauh, Askun menyinggung isu lain yang disebut-sebut melibatkan seorang wanita di lingkungan PUPR.
“Yuk, kita buka-bukaan! Siapa wanita yang diduga menarik fee dari para pemborong? Ini jelas potret nyata dari ‘lingkaran setan’ jual beli proyek di PUPR Karawang,” tantangnya.
