KARAWANG | JENDELAKITA.CLICK | Ribuan pencari kerja dari berbagai daerah memadati lokasi job fair yang digelar Pemerintah Kabupaten Bekasi Pada Selasa ( 27/05/2025).
Sebuah pengakuan jujur dari seorang staf HRD yang viral di media sosial mengungkap sisi lain dari pelaksanaan job fair. Ia menyebut bahwa sekitar 90% job fair hanyalah formalitas karena banyak perusahaan sebenarnya tidak sedang membuka lowongan kerja.
“Buat teman-teman, ini cuma info, bukan buat nakutin atau ngejatuhin mental kalian. Aku salah satu staf HRD, dan 90% job fair seperti ini itu hanya FORMALITAS karena perusahaan dipaksa oleh pemerintah untuk ikut. Padahal kita lagi nggak cari pekerja,” tulisnya.
Ia menjelaskan bahwa perusahaan sering kali hadir hanya untuk memenuhi kewajiban agar tidak dikenai sanksi. “Lihat begini tuh sebenarnya nyesek, kasihan juga lihat para pencari kerja datang bawa harapan. Tapi kami dari pihak perusahaan juga nggak bisa berbuat banyak,” lanjutnya.
Menurutnya, cara paling efektif untuk mencari kerja saat ini adalah melalui platform online seperti JobStreet atau aplikasi sejenis. Ia juga menyarankan agar pencari kerja membangun relasi sebanyak mungkin, karena banyak perusahaan lebih memilih pelamar yang direkomendasikan karyawan internal.
“Kalau pelamarnya hasil rekomendasi dan skill-nya cocok, peluang diterimanya bisa sampai 70%,” katanya.
Namun, di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bekasi membantah bahwa job fair hanya sekadar formalitas. Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja dirinya bersama Bupati Ade.
“Kami targetkan 25 perusahaan bergabung. Awalnya ada kendala karena beberapa perusahaan belum memiliki lowongan, tapi kami tetap cari alternatif lain agar program ini bisa berjalan,” ujar Asep saat ditemui pada Kamis (15/5/2025).
Asep juga mengatakan bahwa Pemkab Bekasi sedang melakukan pendekatan ke berbagai perusahaan untuk membuka lebih banyak peluang kerja. Program ini, lanjutnya, merupakan langkah awal untuk menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Bekasi, yang saat ini masih berada di angka 8,81 persen.
“Target kami adalah menekan angka itu sampai 3 persen dalam lima tahun ke depan, agar setara dengan rata-rata nasional dan provinsi,” tegasnya.
Untuk memastikan warga lokal mendapatkan prioritas, Pemkab Bekasi juga akan menerapkan sistem verifikasi berbasis KTP dan ijazah pendidikan dalam proses rekrutmen. (red)
